Advertisement
Kuliah Umum, Mahfud MD Soroti Lemahnya Penegakan Hukum
Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD, menyampaikan paparan dalam Kuliah Perdana tahun 2024 pada Program Magister dan Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Sabtu, (14/9/2024) - Foto dok - Mahfud MD
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD, dalam Kuliah Perdana tahun 2024 pada Program Magister dan Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Sabtu, (14/9/2024) menyoroti situasi politik Indonesia.
Menurut dia fenomena politik Indonesia beberapa waktu terakhir menunjukkan kecenderungan otoritarian. Demokrasi dijalankan dengan main-main dan pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara konservatif dan sepihak.
Advertisement
"Kalau [penguasa ingin], undang-undang dibahas hari ini, sore jadi, besok disahkan bisa. Tapi kalau penguasa tidak ingin, undang-undang bertahun tahun tidak dibahas," ujar mantan Ketua Mahkamah Konsitusi RI ini.
Hal tersebut menurut Mahfud, berakibat pada pelemahan atas lembaga-Lembaga politik dan penegakan hukum. "Lembaga-lembaga dikoptasi semua, maka terjadi degradasi atas negara hukum," katanya.
BACA JUGA: Dampak Digitalisasi, Ratusan Kantor Cabang Perbankan Tutup
Dalam paparannya, Mahfud menjelaskan terkait dengan daya tahan negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Melemahnya negara hukum, lanjut Mahfud, salah satunya disebabkan oligarki, kleptokrasi, dan kartelisasi.
"Kemudian muncul oligarki, negara yang dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang punya modal. Bahakan ada juga yang mengatakan Indonesia sekarang menjadi negara kleptokrasi, negara yang penuh korupsi, negara para pencuri namanya. Ingin mencuri meski sudah punya," ungkapnya.
Jika oligarki dan kleptokrasi dibiarkan berkembang, menurut Mahfud bisa melemahkan negara hukum. Maka ia pun mengingatkan para akademisi di bidang hukum untuk turut menjaga dan menegakkan demokrasi di Indonesia.
"Saya mengingatkan bahwa tugas akademisi dan profesi hukum adalah menjaga dan menegakkannya, selama sistem ketatanegaraan dan konstitusi masih berlaku. Para profesional dan penegak hukum menegakkan etika profesi, dan tidak melakukan kolusi serta manipulasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tak Hanya Porda, Gunungkidul Juga Jadi Tuan Rumah Paralimpik se-DIY
Sleman Luncurkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
Cek Lokasi Pemadaman Listrik Hari Ini Selasa 22 Juli 2025: Bantul, Sleman, Wates hingga Wonosari
Pemkab Kulonprogo Klaim Kehadiran Bandara YIA Dongkrak Pendapatan Pajak Daerah
Advertisement
Panduan Naik Trans Jogja, Ini Rute dan Jalur Lengkap ke Kampus, Rumah Sakit dan Tempat Wisata
Kulonprogo Akan Mencabut Perda Kawasan Tanpa Rokok, Ternyata Ini Alasannya
Pakar UGM: Pemberlakuan EUDR Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Hutan
Jadwal Bus DAMRI Hari Ini Rabu 23 Juli 2025: Dari Bandara YIA ke Jogja
Catat! Ini Jadwal SIM Keliling Bantul Juli 2025
Advertisement
Koperasi Desa Merah Putih di Sleman Terganjal Aset dan Permodalan, Ada yang Belum Beroperasi
Jadwal Kereta Api Prameks Hari Ini Rabu 23 Juli 2025
Jadwal SIM Keliling Kota Jogja Hari Ini Rabu 23 Juli 2025
Bayah Banten Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,3, Belum Ada Laporan Kerusakan
Layak Dicontoh! Kemantren Pakualaman Berhasil Tekan Volume Sampah hingga di Bawah 3 Ton per Hari
Advertisement
Jadwal dan Lokasi Penjemputan Bus Sinar Jaya Jurusan Malioboro ke Parangtritis Rabu 23 Juli 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Pasukan Tetap Siaga Tempur, Iran Siap Merespons Serangan Baru Israel
Advertisement
Sendratari Ramayana Prambanan Padhang Bulan Hadirkan Nuansa Magis Bulan Purnama dan Budaya Jawa nan Sakral
Advertisement
Berita Populer
- 70 Sekolah di Sleman Diberi Perangkat Kerucut Lalu Lintas untuk Penyeberangan
- Sepekan Sekolah Rakyat: Siswa Menyesuaikan Lingkungan Asrama, Belum Familiar Mandi dengan Shower dan Kloset Duduk
- Transporter Gunungketur Jogja Enggan Mengangkut Jika Sampah Tidak Dipilah
- Masa Jabatan Lurah dari 6 Tahun Menjadi 8 Tahun di Bantul Segera Disahkan
- Top Ten News Harianjogja.com Selasa 22 Juli 2025: Pembebasan Lahan Tol Jogja-Solo, Peresmian Koperasi Merah Putih hingga Direktur Mie Gacoan Jadi Tersangka
Advertisement
Advertisement
